Sejarah Bank BRI

Raden Bei Aria Wirjaatmadja sebagai seorang patih di Kabupaten Purwokerto, suatu saat tercengang mendengar seorang Guru di wilayahnya yang ingin mengadakan sebuah pesta besar dengan cara berhutang kepada seorang rentenir Tionghoa dengan bunga yang sangat tinggi.

Sehingga Raden Bei Aria Wirajaatmadja sebagai seorang priyayi dan juga pengurus kas masjid berpikir untuk membuat sebuah lembaga bagi pegawai Pangreh Pradja agar tidak terjerat oleh hutang dengan bunga yang tinggi. Maka didirikanlah De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden pada 1894 yang dikelola dan di peruntukan untuk kalangan priyayi untuk mendapatkan Pinjaman, maka oleh masyarakat di juluki sebagai "Bank Priyayi".

Asisten Residen Banyumas yang pada waktu itu dijabat oleh E. Sieburgh, membantunya menjadikannya sebuah lembaga yang resmi dan berganti nama menjadi Hulp - en Spaarbank der Inlandsche Bestuur Ambtenaren (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pangreh Praja Berkebangsaan Pribumi) pada 16 Desember 1895. Tanggal inilah yang dijadikan tanggal berdirinya Bank Rakyat Indonesia.

Namun pengganti E. Sieburgh yaitu W.P.D. De Wolf van Westerrode (Asisten Residen Poerwokerto) yang pernah mengelola sebuah bank di Jerman pada tahun 1897 bank ini di tata ulang dan berganti nama menjadi Poerwokertosch Hulp Spaar en Landbouw Kredietbank (Bank Bantuan Simpanan dan Kredit Usaha Tani Purwokerto). Ini berarti bahwa De Wolf melakukan perluasan kebijakan penyaluran kredit yang tidak hanya kepada para priyayi saja, namun pegawai kabupaten (afdeling) juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kredit dengan catatan lolos dalam memenuhi persyaratan. Dan pada perkembangannya Poerwokertosch Hulp Spaar en Landbouw Kredietbank lebih dikenal dengan Volksbank atau Bank Rakyat. Ini berarti bahwa usaha "merakyatkan" banknya telah membuahkan hasil.

Keberhasilan ini memberi pengaruh terhadap daerah lain yang mempunyai asisten residen untuk mendirikan bank serupa. Pendirian bank-bank di setiap daerah juga diikuti dengan pembentukan lumbung-lumbung desa yang kelah berubah menjadi Badan kredit Desa (BKD) dan KUD. Kemudian selanjutnya di jadikan bank sentral untuk lembaga perkreditan di pedesaan. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendirikan kas sentral lewat Keputusan Raja Belanda No.118 tertanggal 10 Juli 1912, yang tertuang dalam Staatblad 1912 No. 392, dengan nama lembaga Centraale Kas Voor het Volkskredietweswen.

Pendirian Kas Sentral inilah yang justru membuat bank-bank rakyat kurang berkembang. Kemudian parlemen (Volksraad) memutuskan untuk dibentuknya Algemene Volkskredietbank (AVB). AVB didirikan untuk melakukan penggabungan antar bank rakyat (Volksbank lokal) guna menghindari kesulitan finansial akibat kebangkrutan.

Pada tahun 1942 jepang datang dan berkuasa hingga 1945, Algemene Volkskredietbank ditutup dan selanjutnya diubah menjadi Syomin Ginko, pembukaan kembali Syomin Ginko yang bekas AVB itu dilakukan lewat Gunseikan (penguasa tertinggi pemerintahan militer Jepang). Dan cabang-cabangnya hanya dibuka pada daerah yang ditempati oleh bala tentara Jepang saja. Lembaga keuangan tersebut kemudian juga dimanfaatkan pemerintah militer Jepang untuk mendukung biaya perang.

Setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Syomin Ginko pun berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Secara de facto BRI dikuasai oleh pegawai Indonesia. Direksi pertama BRI adalah M. Harsoadi (presiden direktur), M. Soegijono Tjokrowirono (direktur), dan M. Soemantri (direktur merangkap sekretaris). Pada awalnya, BRI berkantor di Gedung Escompto (bekas kantor Bank Escompto pada masa penjajahan Belanda dan kantor Syomin Ginko pada masa Jepang) yang terletak di Jakarta Kota. Pengukuhan ini terjadi pada 22 Februari 1946 melalui peraturan pemerintah (PP). Dalam pasal 2 PP tersebut dinyatakan bahwa wilayah kerja BRI adalah di seluruh Indonesia. Dengan dikeluarkannya PP ini, baik secara de facto maupun de jure, BRI menjadi bank pemerintah pertama sebagai kelengkapan negara Republik Indonesia.

Presiden pertam Indonesiapun memprakarsai penggabungan BRI dengan Bank Tani Negara dan Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM) yaitu perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi pada 1960 menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). BKTN adalah penyokong revolusi agraria yang dicetuskan pada 24 September 1960 yang bertugas membantu usaha-usaha koperasi, pada umumnya, serta kaum tani dan nelayan pada khususnya.

Dalam pidatonya dalam bidang ekonomi pada 28 Maret 1963, yang menegaskan strategi dasar dan kebijakan jangka pendek yang akan ditempuh pemerintah di bidang perekonomian. Untuk mencapai tujuan itu, BKTN memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada nelayan dan petani untuk memperbaiki taraf hidup mereka disertai dengan pendidikan, bimbingan, dan pengawasan.

Masa Orde Baru, Presiden Soeharto waktu itu mencanangkan program rehabilitasi, stabilisasi, dan program pembangunan. Untuk menyukseskan program itu, BRI dilibatkan secara aktif dengan UU No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia. Pada pasal 7 UU itu, ditegaskan bahwa BRI diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan pemberian kredit sektor koperasi, tani, dan nelayan. BRI juga mesti membantu petani dan nelayan dalam mengembangkan usahanya; membantu koperasi dalam menjalankan kegiatan bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan perdagangan rakyat.

Keterlibatan BRI dalam bisnis pedesaan di awal Pelita pertama 1969 tampak setelah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit program bimbingan massal(bimas). Program bimas, yang terutama ditujukan untuk menggenjot swasembada beras, mengalami beberapa kali penyempurnaan. Bentuk penyempurnaan program bimas itu, antara lain yang cukup berhasil adalah dengan pembentukan BRI Unit Desa. Sampai sekarang, lembaga ini masih ada dan menjadi sahabat para petani, nelayan, dan koperasi unit desa (KUD) dalam urusan kredit.

BRI_Annual Report_2009 (pdf)

TEMPO online, Dari Bank Priayi ke Bank Rakyat 09 Februari 1999

Kembali ke Atas